Menjelang puncak arus mudik, kesiapan fasilitas kesehatan di jalur utama menjadi tumpuan bagi jutaan orang yang melakukan perjalanan jauh. Namun, sebuah isu klasik yang belum tuntas kembali muncul ke permukaan, di mana masalah tunggakan BPJS mengakibatkan sejumlah rumah sakit swasta mengalami kendala arus kas yang serius. RS Prima, sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan strategis, mulai merasakan dampaknya secara langsung terhadap kemampuan mereka dalam menyediakan logistik medis dan tenaga tambahan yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan pasien dari kalangan pemudik yang melintasi wilayah tersebut.
Keterlambatan pembayaran klaim atau tunggakan BPJS ini memicu efek domino yang merusak manajemen operasional internal rumah sakit. Ketika dana cadangan mulai menipis, pihak manajemen terpaksa melakukan penghematan pada pengadaan obat-obatan tertentu dan pemeliharaan alat kesehatan yang vital. Padahal, selama periode mudik, risiko kecelakaan lalu lintas dan kelelahan ekstrem meningkat tajam, yang menuntut rumah sakit untuk selalu berada dalam kondisi siaga satu dengan peralatan yang berfungsi seratus persen. Tanpa dukungan finansial yang sehat, kualitas layanan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan nasional terancam mengalami penurunan kualitas.
Kondisi keuangan yang tertekan akibat tunggakan BPJS juga memengaruhi moral para tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan. Pembayaran jasa medis atau insentif lembur bagi perawat dan dokter seringkali ikut tertunda, padahal beban kerja mereka meningkat berkali-kali lipat selama libur panjang. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya solusi perbankan atau talangan dari pemerintah, rumah sakit akan kesulitan mempertahankan standar operasional yang aman bagi pasien. Hal ini sangat ironis, mengingat masyarakat sangat bergantung pada layanan rumah sakit ini di tengah perjalanan yang penuh risiko di jalur mudik.
Pihak RS Prima dan asosiasi rumah sakit lainnya terus menyuarakan perlunya percepatan proses verifikasi klaim agar masalah tunggakan BPJS tidak terus berulang di momen-momen krusial. Diperlukan skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi rumah sakit yang berada di jalur rawan bencana atau rawan kecelakaan selama periode nasional. Sinkronisasi data antara rumah sakit dan pihak penyalur dana harus dilakukan secara real-time untuk menghindari sengketa administratif yang memperlama pencairan dana. Fasilitas kesehatan tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian dalam menghadapi krisis finansial di tengah tanggung jawab kemanusiaan yang besar.