Meskipun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah dicabut oleh UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan tetap memegang peran penting. PP ini masih relevan karena mengatur lebih detail aspek operasional rumah sakit. Keberadaannya menjamin Akses Pelayanan Kesehatan tetap terstandarisasi dan berjalan optimal di tengah transisi regulasi.
PP 47/2021 merupakan turunan yang komprehensif, merinci berbagai ketentuan yang tidak bisa diatur dalam UU. Ini mencakup jenis-jenis rumah sakit (umum, khusus), klasifikasi rumah sakit (tipe A, B, C, D), serta persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap fasilitas. Peraturan Pemerintah ini menjadi panduan praktis bagi pihak penyelenggara rumah sakit, mendorong Peningkatan Mutu Pelayanan.
Salah satu poin krusial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah standar pelayanan. PP 47/2021 menjabarkan standar minimal untuk pelayanan medis, keperawatan, kefarmasian, dan pelayanan penunjang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap rumah sakit memberikan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien, Menciptakan Sistem Kesehatan yang akuntabel.
Aspek sumber daya manusia kesehatan juga diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah ini. PP 47/2021 menetapkan persyaratan kualifikasi, jumlah tenaga kesehatan, dan distribusi SDM di rumah sakit. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap rumah sakit memiliki personel yang kompeten dan memadai, menjamin pasien ditangani oleh profesional yang sesuai.
Selain itu, PP ini juga menyentuh aspek tata kelola dan manajemen rumah sakit, termasuk manajemen risiko dan keselamatan pasien. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, rumah sakit diharapkan dapat menerapkan sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko insiden. Ini semua demi Kesejahteraan Masyarakat dan perlindungan pasien dari bahaya yang tidak perlu.
Meskipun kini bernaung di bawah UU Kesehatan yang baru, substansi PP 47/2021 yang mengatur detail teknis perumahsakitan masih menjadi acuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun UU payung berubah, kerangka operasional yang sudah mapan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap dianggap esensial.
Pada akhirnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman detail bagi rumah sakit untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Relevansinya yang berkelanjutan menunjukkan pentingnya regulasi yang terperinci dalam menjaga standar kualitas dan operasional fasilitas kesehatan di Indonesia, transisi menuju sistem kesehatan yang lebih baik.